Yogyakarta telah berkembang menjadi wilayah perkotaan yang mempunyai ikatan fungsional terhadap wilayah lain, sehingga penanganan dan pengelolaannya tidak bisa dibatasi dalam lingkup kewenangan wilayah administratif saja. Yogyakarta dan beberapa kecamatan di sekitarnya (Urban Fringe Yogyakarta) telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nomor 2 Tahun 2010, dengan nama Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).

Pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011-2015 bertambah 169.179 jiwa dalam kata lain, ini berarti pertumbuhan penduduk di D.I. Yogyakarta mencapai sekitar 4% . Jumlah penduduk tersebut ditambah dengan penduduk sekitar Yogyakarta yang bekerja, belajar dan berwisata di Yogyakarta memberikan permasalahan yang cukup pelik bagi Pemerintah D.I.Yogyakarta  dalam hal penyediaan transportasi. Transportasi yang baik akan sangat menunjang kelancartan aktivitas masyarakat. Kondisi di D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk dan penduduk yang beraktivitas di Yogyakarta berdampak pada peningkatan pemakaian sarana transportasi baik trasnportasi umum maupun pribadi. Banyak angkutan umum maupun kendaraan pribadi setiap harinnya melintasi jalan-jalan yang ada di D.I.Yogyakarta pada kenyataannya bahwa jumlah kendaraan yang begitu besar di jalan raya tidak diimbangi dengan asrana jalan yang memadai. Panjang jalan yang tidak dapat menampung kendaraan yang melintasi D.I. Yogyakarta. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari yang harus selalu dihadapi oleh masyarakat D.I.Yogyakarta,  Kemacetan akan bertambah parah jika waktu liburan sudah tiba,  kemacetan bukan hanya terjadi pada jalan-jalan protokol saja tetapi juga terjadi di jalan-jalan kota maupun jalan-jalan alternatif. Transportasi yang berarti kegiatan memindahkan atau mengangkut barang dan orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan (Origin-Destination Travel) perlu mendapatkan perhatian yang serius. Barang yang diangkut adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat (konsumsi) atau barang yang dimaksud digunakan sebagai bahan baku untuk meng-hasilkan produk akhir (produksi). Sedangkan orang yang menggunakan jasa transportasi adalah untuk bekerja, berdagang, menghadiri pertemuan/diskusi, atau melakukan kegiatan lainnya. Jelaslah, bahwa kegiatan transportasi terkait erat dengan kegiatan-kegiatan sektor lainnya. Kegiatan transportasi digunakan untuk membantu kegiatan sector lain. Transportasi dikatakan sebagai fasilitas yang membantu (supporting facility) sektor-sektor lain, yang berarti transportasi itu mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian dan pembangunan.

Membaca data bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.196.620 unit kendaraan (naik 4.80 persen dari tahun 2014) yang terdiri dari mobil penumpang sebesar 9,41 persen, mobil barang sebesar 5,83 persen, bus sebesar 0,53 persen, dan sepeda motor 87,26 persen. Dari jumlah kendaraan di D.I.Yogyakarta tahun 2010-2015 terjadi kenaikan sekitar 35%. Fakta ini perlu mendapat perhatian yang mendalam, baik oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten maupun Pemerintah Daerah (D.I. Yogyakarta) untuk mencarikan solusi bagi kenyamanan gerak masyarakat yang akan menimbulkan efek ganda tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran masyarakat pun perlu dibangun bersama (social participative) dan peran para arsitek ‘perencana kota, khususnya pendekatan perancangan kota (Urban Design Approach) diberi kesempatan untuk memecahkan persoalan terkait. Menurut Beckley yang melihat pengertian perancangan kota dari segi profesi menjelaskan bahwa urban design merupakan suatu jembatan antara profesi perencana kota dengan arsitektur dengan perhatian utama pada bentuk fisik kota (Catanese,1986:45). Sedangkan menurut disiplin keilmuan, urban design merupakan bagian dari proses perencanaan yang berhubungan dengan kualitas lingkungan fisik kota (Shirvani,1985:6). Dalam pengertian lain, Perancangan Kota (Urban Design) merupakan suatu perpaduan kegiatan antara profesi perencana kota, arsitektur, lansekap, rekayasa sipil, dan transportasi dalam wujud fisik. Menurut  Shirvani, perancangan kota merupakan bagian dari proses perencanaan yang kemudian diuraikan dengan kualitas fisik dari suatu lingkungan. Perancangan kota merupakan kelanjutan dari urban planning (perencanaan kota) sebab bagaimanapun hasil perencanaan kota belum “selesai” atau belum dapat dilaksanakan tanpa ada desain dari rencana yang telah disusun. Dari pengertian di atas maka urban design memiliki tekanan yang lebih memprioritas pada penataan lingkungan fisik kota. Dalam perancangan kota tentunya memiliki panduan rancang kota yang merupakan seperangkat panduan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan membatasi penggunaan dan pengembangan ruang kota dan arsitektur kota (Yusuf,2001:50). 

Perancangan kota merupakan suatu proses dan produk hasil rancangan yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan suatu lingkungan binaan yang berkualitas. Adapun perancangan digunakan juga untuk mengelola perkembangan dan pertumbuhan suatu kota  serta perubahan sikap, trend, maupun gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Perancangan kota biasanya dilakukan untuk meminimalkan ataupun mencegah permasalahan yang biasanya timbul di suatu kota. Adapun di dalam perancangan kota, selain peruntukan lahan mikro maka unsur-unsur di bawah ini perlu mendapat diperhatikan dan jangan sampai dilupakan, apalagi diabaikan. Unsur-unsur tersebut antara lain :

  • Infrastruktur sistem penghubung jalan (sirkulasi) dan jaringan utilitas umum kota

  • Ruang terbuka dan tata hijau (landscape)

  • Tata masa bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial

  • Pelestarian struktur alami dan binaan

  • Fasilitas komersial dan unsur layanan penunjang

Dalam upayanya memperoleh solusi terhadap persoalan ruang dan arsitektur pada kawasan terbatas perkotaan, para perancang kota dapat memilih suatu kawasan tertentu sebagai pemicu timbulnya magnet kota yang baik. Pendekatan perancangan kota semacam ini dapat dilakukan secara bertahap dari satu kawasan ke kawasan lain sesuai masterplan kota yang akan diperbaiki. Kawasan Kotabaru sebagai kawasan cagar budaya yang berada di jantung kota Yogyakarta dipilih sebagai bahan kajian untuk mendapat beragam solusi rancang kota berbasis kinerja (performance based design).

Gambar 1. Peta Infrastruktur Kota Yogyakarta